Oleh: Pedoman Keadilan

Kita semua tahu bahwa menjadi seorang tenaga kesehatan merupakan pekerjaan yang mulia. Mereka adalah pekerja tanpa pamrih yang tulus dalam melayani sesama manusianya dengan tulus. Akan tetapi, mereka sendiri juga membutuhkan penghasilan untuk bisa bertahan hidup. Mereka sendiri juga adalah manusia yang butuh uang untuk melanjutkan hidupnya sendiri atau keluarganya. Nyatanya, hingga sekarang masih ada nakes-nakes kita yang masih belum mendapatkan keadilan atas jasanya yang mereka berikan pada bangsa dan negara, salah satu contohnya adalah kasus 249 nakes yang sudah tidak digaji sejak bulan Januari di Kabupaten Manggarai. Bahkan, mereka dipecat oleh Bupati Manggarai hanya karena mereka menyuarakan pendapatnya untuk memperjuangkan keadilan mereka.

Keputusan pemecatan ini dilakukan oleh Bupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Herybertus GL Nabit sejak 1 April 2024. Para nakes awalnya direkrut tahun 2014-2016 oleh bupati terdahulu sebagai pendukung pelaksana kegiatan (PPK). Mereka awalnya digaji sebesar Rp. 400.000 hingga Rp. 600.000 per bulan bagi tenaga honor dan tenaga kontrak sesuai upah minimum daerah, sekitar Rp 2 juta per bulan. Ditambah lagi, upah nakes yang selama ini Rp 400.000 – Rp 600.000 seharusnya dinaikkan menjadi Rp 2 juta – Rp 3 juta per bulan, mengingat terjadinya kenaikan biaya hidup. Akan tetapi, keputusan-keputusan yang sudah disebutkan sulit untuk direalisasikan karena keuangan daerah yang terbatas. Bupati Manggarai mengatakan bahwa pemecatan yang dilakukan disebabkan oleh aksi yang dilakukan sudah berubah menjadi demonstrasi dengan motif lain menjelang Pilkada 2024. Ia juga mengatakan bahwa nakes juga harus menghormati dan menjalankan disiplin dan loyalitas terhadap atasan termasuk pemerintah daerah setempat.

Alasan yang disebutkan oleh Bupati Manggarai tentu sudah sangat tidak masuk akal. Nakes-nakes tersebut hanya ingin memperjuangkan hak-haknya untuk segera diupah melalui aksi-aksi yang dilakukan oleh mereka. Bagaimana bisa mereka sebagai nakes-nakes yang sudah kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dibilang telah melakukan demonstrasi dengan berkedok akan diadakan Pemilu 2024. Mereka seharusnya berhak untuk menyampaikan pendapat dan isi pikirannya secara bebas di muka umum. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Pasal 5 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Public. Tentu sudah tidak masuk akal. Ditambah lagi, gaji mereka yang sudah tidak diberikan sejak bulan Januari 2024 dan kenaikan gaji yang tidak terealisasikan menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih tidak terlalu memperhatikan nakes nakes yang sudah bekerja demi pelayanan kesehatan masyarakat.

Hal lain yang perlu ditekankan adalah mengenai rendahnya gaji nakes di Indonesia. Menurut IDI, gaji dokter umum seharusnya minimal berada di angka 12,5 juta per bulan. Akan tetapi, nyatanya, sebuah survei telah dilakukan dan berdasarkan ratusan responden dokter umum, survei mendapatkan bahwa lebih 25% dokter tidak memperoleh penghasilan di atas Rp3 juta rupiah dan lebih 90% dokter tidak memperoleh penghasilan di atas Rp12,5 juta (Media Indonesia, 2022). Padahal, untuk tahun 2024, alokasi anggaran kesehatan 2024 ditetapkan sebesar 5.6% dari APBN, yaitu sebesar Rp 186,4 trilliun. Sebuah angka yang tidak main-main bagi kita masyarakat awam. Seharusnya, jika dibagi merata kepada seluruh 4,9 juta tenaga kesehatan di Indonesia, setiap tenaga kesehatan seharusnya mendapatkan Rp 38 juta per tahunnya. Alokasi yang sebesar itu seharusnya bisa dibagi seefisien mungkin demi kesejahteraan hidup tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. Ditambah lagi, jika tenaga kesehatan diberikan upah yang sepantasnya, kualitas kesehatan Indonesia tentunya dapat meningkat dan jauh lebih baik dari sebelumnya.

Masalah ini tentunya harus menjadi prioritas pemerintah kedepannya. Mengingat terjadinya perpindahan kekuasaan presiden dan kabinet pemerintahan yang baru, isu ini harus segera dituntaskan karena menyangkut masalah hidup tenaga kesehatan.